WAKIL RAKYAT – Pansus yang dibentuk dari hasil rapat paripurna DPRD belum lama ini telah mengangkat Yoppy Satriadi kader PDI Perjuangan sebagai ketua Pansus LKPJ Bupati dan kepadanya diberikan waktu 30 hari bersama anggota untuk melaksanakan tugas memberikan jawaban atas Laporan yang disampaikan bupati melalui video conference.
Kini ketua Pansus dan anggota semesthinya telah mulai
melakukan kegiatan dalam menyusun jawaban Legislatif atas pidato LKPJ Bupati
untuk realisasi pembangunan tahun anggaran 2019 sehingga diharapkan waktu yang
telah ditentukan akan dapat selesai sesuai rencana.
Isu yang sempat beredar mengatakan bahwa pihak eksekutif
dalam hal ini BPPKAD tidak bisa diajak untuk melakukan komunikasi terkait
kelancaran dalam kinerja pansus, sebab pada dasarnya untuk melaksanaka tugas
maka harus ada daya dukung anggaran.
Menyikapi hal tersebut ketua Pansus LKPJ mengatakan bahwa
dirinya bersama anggota akan tidak mempersalahkan sulitnya komukasi yang
dibangun dengan legislatif sehingga pansus akan bekerja secara independen dengan
tetap lebih mengedapankan tugas dan fungsi wakil rakyat.
‘ Kami akan tetap melaksanakan tugas untuk melakukan evaluasi secara independen dengan melakukan monitoring ke 8 kecamatan sehingga setiap program yang direalisasikan akan kami pantau secara detail, kami tidak masalah tidak didukung anggaran sebab kami digaji untuk bekerja sehingga tugas sebagai pansus akan dapat kami selesaikan namun jangan salahkan kalau kami akan lebih detail dalam melaksanakan tugas,” kata Yoppy Satriadi kepada media ini, Rabu ( 29/4/2020 ).
Pihak para wakil rakyat sangat menyayangkan sikap bagian
BPPKAD yang tidak mau secara pro aktif mendukung tugas yang dilaksanakan dalam
rentan waktu 30 hari ini sehingga dalam memberikan jawaban LKPJ tentu akan
lebih diuraikan secara detail sebab pihaknya akan turun dengan melakukan
pengawasan secara detail
Sementara itu menyikapi rencana Pansus untuk melakukan
monitoring ke lapangan dengan lebih detail dalam menjawab LKPJ 2019 salah
seorang anggota Pansus LKPJ DPRD Pulang Pisau, H. Nuril Khakim yang juga kader
Golkar mendukung sepenuhnya kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah
Daerah namun disisi lain dirinya juga akan tetap menjalankan fungsi dewan
sebagai tugas pengawasan dalam realisasi pembangunan yang dilaksanakan 2019.
Sangat diakui bahwa kinerja Pansus sangat memerlukan daya
dukung sehingga tatkala menenui situasi sulit maka pihaknyan akan tetap
melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan undang – undang sehingga peran independen
pihak Legislatif tentu sangat dikedepankan dalam rangka menghasilkan kemajuan
pembangunan yang memihak pada masyarakat. rt/red
