Kerangka APBD Harus Disesuaikan Secara Seimbang

Anggota DPRD Seruyan, Bejo Riyanto, ketika menyampaikan permasalahan aspirasi, pokir DPRD, dan hal penting lainnya ke pada pihak eksekutif. Foto: Said SK_News.

SKNews, Seruyan – Kerangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berasal dari musyawarah rencana pembangunan (musrenbang), namun juga harus disesuaikan dengan pokok pokok pikiran (pokir) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Anggota DPRD Seruyan, Bejo Riyanto mengatakan, kerangka pembentuk APBD kabupaten salah satunya adalah dari hasil reses dan pokir DPRD. Ketika 2 kegiatan itu hanya dimasukan sebagian, maka kerangka APBD dinilai tidak seimbang, dan dipastikan dalam penyusunannya hanya didominasi oleh hasil musrenbang eksekutif.

“Setiap tahunnya pokir DPRD selalu disampaikan dalam rapat musrenbang tingkat kabupaten, dan ketika pokir dari DPRD tidak dimasukan tentu menjadi kesalahan terbesar,” katanya, Jumat (19/5/23).

Menurutnya, hasil musrenbang mulai dari desa hingga kecamatan yang dimasukan hanya kepentingan oknum tertentu, sementara kepentingan masyarakat banyak tidak terakomodir dan tidak terealisasi.

“Permasalahan terhadap pokir ini sudah terjadi berulang kali, tentunya perlu kerjasama yang baik agar kedepannya pokir bisa terserap, bahkan pembagiannya bisa setara dengan usulan dari eksekutif,” ujarnya.

Diharapkan, kedepannya ketimpangan dan ketidakseimbangan ini, baik dalam penyerapan aspirasi, hasil reses, pokir, maupun hal peting lainnya tidak terjadi kembali. Semuanya berhak untuk memajukan pembangunan daerah, terlebih aspirasi yang disampaikan masyarakat secara langsung. *.*

Respon (61)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!