SKNEWS,, SERUYAN – Publik perlu keterbukaan publik, penggunaan anggaran dalam membangun daerah wajib dilakukan publish ke publik sehingga setiap capaian kinerja akan menjadi terbuka ke publik dan dapat diakses dengan mudah dan murah dengan cara penyediaan rilis bidang tugas dipemkab tersebut.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Seruyan Hj. Masfuatun menurutnya publikasi dilakukan dalam bentuk Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD) yang disampaikan oleh bupati kepada masyarakat banyak mrlalui media massa namun penyampaiannya harus menyesuaikan kondisi riil dan keterangan resmi capaian kinerja.
“ ILPPD merupakan informasi terkait kinerja pemerintah daerah serta capaian pembangunan selama ini yang disampaikan melalui media massa kepada masyarakat,” jelasnya.
Selama ini pihaknya sebagai lembaga legislatif Seruyan belum pernah melihat atau menerima ILPPD tersebut, sehingga berharap agar Bupati Seruyan bisa segera membuat dan menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat.
Sementara itu, kepala daerah berkewajiban untuk menyusun dan membuat tiga buah laporan yang diantaranya terdiri dari Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan ILPPD.
“ Sementara yang kami ketahui hanya ada dua laporan yang dibuat kepala daerah yaitu LKPJ dan LPPD saja, sementara ILPPD belum ada,” katanya.
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mengharapkan agar ini menjadi atensi dari kepala daerah untuk ditindak lanjuti, dimana ILPPD sangat berguna bagi masyarakat luas guna mengetahui kinerja dan capaian pembangunan selama masa jabatan kepala daerah. *.*
