SKNEWS, Kuala Kapuas – Guna memberikan rasa aman dan jaminan perlindungan penuh dalam pelaksanaan agenda nasional, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Kapuas resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas. Kerja sama strategis ini berfokus pada pemberian perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh petugas lapangan yang terlibat dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi Tahun 2026 di wilayah Kabupaten Kapuas.
Penandatanganan PKS ini menandai sinergi penting antar-instansi negara untuk memastikan bahwa setiap dinamika, mobilitas, dan risiko kerja yang dihadapi oleh para petugas sensus selama berada di lapangan telah dimitigasi secara optimal oleh negara melalui program BPJS Ketenagakerjaan.
Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kapuas, Andi Anjayani, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada BPS Kabupaten Kapuas atas kepedulian yang besar terhadap keselamatan dan kesejahteraan para pejuang data tersebut. Beliau menegaskan bahwa mobilitas tinggi petugas sensus di lapangan sangat membutuhkan bantalan perlindungan jaminan sosial yang kuat.
“Petugas Sensus Ekonomi 2026 memiliki tugas yang sangat krusial dalam menyajikan basis data makroekonomi daerah, namun di sisi lain mereka juga terpapar risiko penjelajahan lapangan yang cukup tinggi. Melalui PKS ini, kami berkomitmen penuh memastikan seluruh petugas terlindungi dari hari pertama mereka melangkah ke lapangan hingga masa tugas berakhir. Jika terjadi risiko kerja, BPJS Ketenagakerjaan yang akan mengambil alih seluruh penanganannya,” ujar Andi Anjayani.
Melalui kerja sama ini, ribuan petugas Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Kapuas akan didaftarkan ke dalam dua program perlindungan utama, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Dengan perlindungan ini, para petugas dapat fokus penuh menjalankan tugas pendataan tanpa perlu merasa cemas akan risiko yang membayangi.
Dengan adanya penandatanganan Perjanjian Kerja Sama ini, diharapkan pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kapuas dapat berjalan dengan sukses, lancar, dan aman, sekaligus menjadi contoh kolaborasi yang baik untuk perlindungan pekerja pemerintahan di sektor-sektor lainnya.*.*
