SKNews, Seruyan – Dalam rangka terpenuhinya kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Seruyan meminta penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), harus sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan baik.
Ketua DPRD Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengungkapkan, pemda dalam 5 tahun terakhir selalu mendapatkan capaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini menjadi salah satu bentuk komitmen yang dilakukan terhadap penggunaan APBD.
“Kami mengapresiasi atas capaian WTP yang sudah lebih dari 5 tahun terakhir selalu didapatkan, yang paling penting dalam penggunaan APBD itu adalah bagaimana kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi,” katanya, Jumat, (21/6/24).
Eko sapaan akrabnya ini menerangkan, untuk realisasinya sendiri sudah dipastikan mulai dari tingkat desa hingga kabupaten berjalan sesuai dengan prosedur, karena sudah jelas dengan didapatkannya predikat WTP.
“Kalau masalah realisasi anggaran kami memastikan semuanya sudah pasti sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim BPK sudah pasti melakukan pengecekkan setiap realisasi yang dilakukan,” tegasnya.
Ketua yang merupakan politisi PDI-P ini berhadap, singkronisasi dan penyesuaian terhadap kebutuhan yang diperlukan masyarakat yang harus selalu menjadi perhatian pemda. Tidak sedikit kebutuhan baik yang disampaikan melalui aspirasi maupun dari musrenbang yang sering kali tidak terakomodir dengan baik. *.*
