SKNews, Bengkulu – Asisten II Setda Provinsi Bengkulu Fachriza, terkait dengan realisasi anggaran APBD se-Provinsi Bengkulu 3 tahun terakhir memang sebagian besar masih dibiayai dari transfer ke daerah dan nilai SILPA mengalami tren peningkatan.
DJPB Bengkulu juga telah mengingatkan kepada Pemda, baik itu di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota terkait dengan strategi untuk mengantisipasi SILPA tersebut. Sehingga walaupun tetap ada SILPA namun tidak melebihi batas toleransi sesuai yang diatur oleh Kementerian Keuangan,” imbuhnya.
Disampaikan Kepala Kanwil DJPB Bengkulu Syarwan, kendatipun realisasi anggaran APBN maupun APBD Bengkulu tahun 2022 terbilang baik, namun diketahui realisasi anggaran di tingkat desa masih ada yang bermasalah, sehingga transfer anggaran dari pusat untuk beberapa desa terancam dikurangi bahkan terhenti di tahun 2023 ini, ungkapnya. *.*
