SKNEWS, PULANG PISAU – Pemerintah daerah telah mengatur regulasi perjalanan dinas, penguna anggaran dan pemimpin OPD harus mampu menggerakkan roda organisasi untuk lebih maksimal dalam melaksanakan pekerjaan dilingkup kerja masing-masing OPD dan salah satunya adalah disiplin serta regulasi perjalanan dinas.
Sekda Pulang Pisau, Toni Harisinta menyebut bahwa masih banyak pimpinan OPD yang masih belum mampu melakukan menagemant kinerja sehingga disiplin dalam waktu serta kinerja masih belum maksimal ditambah dengan regulasi aturan perjalanan dinas dari lingkungan OPD yang dilakukan masih sebatas memberikan penghasilan tambahan.
” Kita sangat jelas melihat para ASN ini bekerja kurang maksimal, ini karena kurang kesadaran diri dalam menerima konsekwensi sebuah pekerjaan yang akhirnya juga menghambat kemajuan pembangunan daerah, saya pikir media harus berani melakukan sorotan agar kedepan kinerja ASN akan lebih baik,” Ucap Sekda kepada media ini.
Selain disiplin kerja, sekda juga menyorot tajam soal perjalanan dinas, disebutkan bahwa menurutnya untuk melakukan perjalanan dinas cukup dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan tidak perlu melakukan perjalanan dinas beramai-ramai dalam sebuah instansi jika substansinya adalah koordinasi, hal tersebut akan menyerap anggaran yang besar hanya untuk perjalanan dinas yang berkedok memberikan penghasilan tambahan.
” Coba lihat dinas-dinas itu, anak buah secara bergilir melakukan perjalanan dinas, ini kedepan harus bisa merubah pola dengan cara memberikan penghasilan tambahan melalui kinerja, siapa yang rajin maka secara otomatis pengasilan mereka bertambah dan kepala OPD juga jangan pelit kepada bawahan sebab 2024 ini saja nilai untuk perjalanan dinas sangat besar, sehingga ini bisa sebagian diberikan kepada bawahan untuk kebersihan kantor sebagai tips bagi TKHL,” ucap Sekda.
Diujung obrolannya sekda berharap media harus berani hadir menjadi bagian dari karya media yang profesional berani kritik dan membangun dengan informasi secara penuh kepada masyarakat dan dinas sedangkan kritik dilakukan untuk perbaikan kinerja pemerintah.*.*
