SKNEWS, PULANG PISAU – Inilah salah satu bentuk komitmen bank Pembangunan Kalimantan Tengah dalam mendorong percepatan program pembangunan daerah, salah satunya adalah dengan menerbitkan kartu kredit pemerintah.
Kartu kredit pemerintah diperuntukkan bagi satuan kerja perangkat daerah dalam rangka manjadi bagian terpenting mengatasi persoalan keuangan disaat yang tepat dan sebagai upaya untuk percepatan penyerapan anggaran.
Kartu kredit pemerintah dilounching oleh bank Kalteng diwilayah Pulang Pisau sekaligus peluncuran kartu kredit pemerintah tersebut baru pertama dilounching di Pulang Pisau untuk wilayah Kalimantan Tengah.
Penjabat bupati Pulang Pisau, Nunu Andriani mengaku sangat terbantu dengan adanya kartu kredit pemerintah sebab untuk kegiatan yang belum bisa menyerap anggaran maka dana mendapat suport dari bank Kalteng.
‘ Ini pertama kali dilounching bank Kalteng di Pulang Pisau, tentu program ini sangat bermanfaat untuk dana talangan bagi organisasi perangkat daerah yang terkendala dalam sistem
Keuangan sedangkan pinjaman yang dimaksud juga tidak ada bunga yang dikenakan, “ Ucap Nunu.
Sementara itu Ferry Yanto selaku pimpinan bank Kalteng cabang Pulang Pisau mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan upaya pendampingan dalam pemggunaan kartu kredit pemerintah dan nantinya kata Ferry yang akan menggunakan kartu tersebut adalah pihak opd yang bersangkutan namun mekanismenya juga melalui ketentuan berlaku termasuk sistem transaksi yang digunakan.
“ Nanti kartu tersebut akan dapat digunakan untuk keperluan belanja opd yang memegang kartu, ada sistem yang kami berlakukan dan upaya melindungi dari penyalahgunaan kartu sehingga manfaat yang terpenting adalah kegiatan kantor dapat berjalan lancar, “ ucap Ferry.
Disisi lain selaku pihak dari pengelolaan sistem keuangan daerah, BPKAD Pulang Pisau, Ferdinand Yacob mengatakan bahwa kartu kredit pemerintah yang sudah dilounching menjadi hal terpenting dalam penggunaan dana anggaran setiap opd sehingga pihaknya akan selalu melalukan upaya dalam
Meningkatkan pelayanan sistem keuangan daerah yang semakin membaik.
“ Untuk keperluan perjalanan dinas selama ini 60 persen menggunakan anggaran tunai dan adanya kartu kredit pemerintah ini nanti akan ada penambahan 40 persen yang akan memanfaatkan kartu kredit dan pertanggung jawabannya akan dilakukan setiap satu bulan sekali, “ ucap Ferdinand.
Ada limit yang akan diberikan sebesar 50 juta, tentu ini juga bagian dari pengunaan anggaran non tunai dalam penyerapan anggaran pemerintah yang penggunaannya tetap mendapatkan pengawasan berkala.*.*
