SKNews, Seruyan – Bupati Seruyan Ahmad Selanorwanda Geram, akibat masih banyaknya perangkat daerah di wilayah setempat, yang menerima predikat merah hasil penilaian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
SAKIP menjadi salah satu kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dari misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, SAKIP juga dapat mengukur, mengevaluasi. dan melaporkan kinerja suatu instansi.
Berdasarkan hasil penilaian SAKIP yang diterima, hanya 6 perangkat daerah di Kabupaten Seruyan yang menerima predikat B, 7 perangkat daerah menerima predikat CC, 12 menerima predikat daerah menerima predikat C, dan sebanyak 14 daerah menerima predikat D.
“Tentu hasil penilaian SAKIP ini sangat menyedihkan. Dari hasil yang ada lebih banyak perangkat daerah mendapatkan predikat D atau sangat buruk dibandingkan hanya 6 perangkat daerah yang mendapatkan predikat B,” kata Wanda, Jum’at, (20/2/26).
Bupati menegaskan, hasil SAKIP ini menunjukkan kinerja perangkat daerah masih jauh dari harapan, dan semuanya masih memegang kepentingan pribadi dibanding organisasi. Kedepan semuanya harus memberikan yang terbaik demi kemajuan daerah.
“Adanya sikap oragansi seorang kepala dinas, komunakasi dengan staf yang tidak bagus, indisipliner, memainkan anggaran, dan hal buruk lainnya masih dipelihara, sehingga beginilah hasilnya,” tegasnya.
Menurutnya, seorang pemimpin dalam hal ini kepala perangkat daerah harus bisa merangkul dan mendorong seluruh staf untuk lebih baik, saling bersinergi, dan berkolaborasi untuk kemajuan instansinya. Bukan malah melakukan hal-hal yang tidak baik, yang dampaknya instansi yang dinaungi menjadi buruk.
“Cara kepimpinan yang buruk masih dipertahankan di era kepempinan kami, ada yang menyembunyikan sesuatu, termasuk tidak beribawa. Tentu cara seperti ini harus dibuang sebelum saya mengambil tindakan yang merugikan bapak ibu semuanya,” tutup Wanda dengan nada yang tinggi.
Perangkat daerah yang menerima predikat B, diantaranya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Riset, dan Inovasi Daerah, serta Dinas Sosial. *.*
