SKNews, Seruyan – Guna menghindari peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Seruyan, pemerintah daerah (pemda) setempat sosialisasikan dan edukasi pedagang rokok, terkait ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 143 tahun 2023, penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau tahun 2025, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan di bidang pelayanan kesehatan masyarakat. Termasuk memprioritaskan sosialisasi di bidang cukai dan hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal.
“Saya menyambut baik terlaksananya sosialisasi ini, dengan pemahaman yang benar mengenai perundang-undangan di bidang cukai, masyarakat dapat mengidentifikasi legalitas atas setiap barang yang terkena cukai dan beredar di masyarakat,” ujar Wakil Bupati Seruyan, Rabu, (23/7/25).
Wakil Bupati Seruyan, Guru Supian menyampaikan, sosialisasi ini juga bermanfaat untuk mendukung penegakan hukum dalam rangka pemberantasan barang kena cukai ilegal, dengan harapan dalam jangka panjang barang kena cukai ilegal akan berkurang. Bahkan menghilang dari peredaran, sehingga barang yang dikonsumsi oleh masyarakat terjamin legalitas dan keamanannya.
Lebih lanjut dijelaskannya, Kabupaten Seruyan telah mendapatkan dana dana bagi hasil (DBH) cukai hasil tembakau (CHT) yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan pelayanan hukum. Sesuai peraturan perundang-undangan dana yang digunakan paling sedikit 50%, untuk mendanai bidang pelayanan kesehatan sebesar 37,5%, serta dalam mendukung penyelenggaraan program jaminan kesehatan dan 12% dibidang penegakan hukum.
“Saya minta kepada perangkat daerah terkait yang membidangi alokasi DBH CHT, untuk menggunakan anggaran ini dengan bijaksana dan tepat guna, harapan kita agar masalah ini bisa segera terurai dan kualitas hidup masyarakat dapat semakin meningkat,” jelasnya. *.*
