SK NEWS, PULANG PISAU – Kebijakan pemerintah untuk menyamakan harga pasar minyak goreng sebesar Rp. 14.000,- belum bisa dinikmati masyarakat, pasalnya kondisi minyak goreng dipasaran saat ini masih langka dan mahal.
Rahmah salah satu ibu rumah tangga mengatakan bahwa harga minyak goreng dipasar tradisional masih pada kisaran 18.000 hingga 21.000 rupiah sementara disejumlah minimarket yang menjual harga 14.000 rupiah stock sulit didapat.
” Mana ada harga minyak goreng turun, saya baru beli dipasar harga 20.000 sedangkan di swalayan memang 14.000 namun stocknya tak ada, tetap aja kami beli yang ada dipasar walau harga mahal, ” Katanya.
Menurutnya harga pasar ini harga yang sama dipatok penjual lain alasannya belinya sudah mahal sedangkan kehadiran pemerintah untuk menekan harga minyak goreng juga tak kunjung datang sehingga harga murah itu hanya teori dan prakteknya ya semua harga mahal.
Rahma mencontohkan, harga naik bukan saja minyak goreng tapi harga gas, telor dan lainnya juga ikut naik, kondisi ini mrnjadikan situasi masyarakat tak menentu ditambah pembatasan pandemi covid-19 juga mempengaruhi roda pendapatan ekonomi masyarakat lalu apa yang bisa diharapkan katanya.
” Mas, negara ini sedang sulit dan jika ada respon turun harga itu mungkin di Jakarta sana, coba lihat sekarang ini, minyak naik, gas naik dan barang – barang lain juga naik coba mau gimana lagi dalam suasana yang sulit begini, ” Tambahnya.
Rahma juga berharap pemerintah menjawab kondisi ini, jangan tidak ada jawaban agar masyarakat tak diombang – ambing oleh harga kebutuhan pangan masyarakat disaat ekonomi sulit, lakukan sesuatu agar masyarakat terbantu mendapatkan harga normal.
Rahma juga mengeluhkan layanan swalayan yang memberikan peraturan pembatasan pembelian minyak goreng termasuk layanan online yang juga menjadi pemicu kelangkaan sebab dengan pesan online maka barang tentu segera menghabiakan stock sementara jika pembelian langsung hanya dibatasi menggunakan KTP, sedangkan online sangat diuntungkan jika 1 rumah memiliki 4 hp dan ini yang diperlukan kebijakan yang sama menguntungkan. ( aditya / red)
