SKNews, Seruyan – Dalam rangka menertibkan perizinan perusahaan besar swasta (PBS) terutama yang berbasis risiko, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Seruyan membentuk tim investigasi pengawasan perizinan.
Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan, dr Bahruan Abbas mengatakan, rapat ini menjadi langkah strategis dalam meningkatkan efektivitas pengawasan perizinan, khususnya di sektor perkebunan, pertambangan, dan usaha lainnya yang memang memiliki risiko tinggi.
“Pengawasan perizinan selama ini belum berjalan maksimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, serta belum sinkronnya data antar perangkat daerah,” katanya, Selasa, (21/4/26).
Menurutnya, rapat tersebut juga menjadi tindak lanjut dari penyusunan Surat Keputusan (SK) Bupati terkait tim pengawasan dan penertiban perizinan berusaha berbasis risiko yang saat ini telah selesai diproses dan menunggu penandatanganan.
“Pemerintah daerah merumuskan sejumlah langkah, di antaranya penyamaan data perizinan di seluruh perangkat daerah, penyusunan pedoman pengawasan sesuai regulasi terbaru, serta pelaksanaan pengawasan lapangan secara terpadu,” ujarnya.
Selain itu, tim pengawasan nantinya akan melakukan identifikasi terhadap perusahaan yang terindikasi melanggar ketentuan perizinan. Apabila ditemukan pelanggaran, akan diberikan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha hingga denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. *.*
