SKNews, Seruyan – Dalam sepekan terakhir Eksekutif dan Legeslatif Kabupaten Seruyan dinilai sudah kurang harmonis, hal tersebut terlihat dari pelaksanaan agenda rapat paripurna yang minim dihadiri oleh anggota DPRD.
Pada pelaksanaan rapat paripurna penandatanganan nota kesepahaman rancangan awal RPJMD 2025-2029, dan pembentukan anggota Pansus DPRD terhadap LKPJ Bupati Seruyan 2024, harus dilakukan skor karena jumlah anggota yang hadir sangat minim.
Wakil Ketua (Waka) I DPRD Seruyan, Harsandi menerangkan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti alasan ketidakhadiran anggota DPRD ini, karena setiap kegiatan yang dilaksanakan sudah terjadwal melalui rapat badan musyawarah (banmus) dan memiliki legalitas yang jelas.
“Berdasarkan rumor yang beredar ketidakhadiran anggota DPRD ini dimungkinkan akibat aspirasi dan pokok pikiran (pokir) mereka yang tidak terakomodir sepenuhnya. Apabila ini memang benar maka sangat mencoreng nama baik lembaga DPRD”, katanya, Kamis, (27/3/25).
Harsandi menegaskan, sebagai anggota DPRD Seruyan terdapat 3 hal pokok yang menjadi tugas utama, diantaranya legislasi, pengawasan, dan penganggaran. Tentu sangat bertentangan sekali jika anggota DPRD selalu mengurusi pokir, karena anggota DPRD digaji oleh pemerintah dan tentunya harus bekerja sesuai tupoksi yang telah ditetapkan.
“DPRD telah memiliki tugas tertentu yang harus dijalankan sesuai dengan tanggung jawabnya, untuk masalah pokir bukan urusan utama anggota DPRD dan hal yang sangat memalukan jika memang hanya permasalahan pokirnya tidak terakomodir. Padahal sudah ada yang 3 hingga 4 periode menjadi anggota DPRD”, tegasnya.
Waka I menambahkan, beberapa kali rapat paripurna yang dilaksanakan jumlah anggota DPRD yang hadir sangat minim dan paling banyak hanya 7 orang dari jumlah 25 anggota. “Biarkan masyarakat yang menilai dan memberikan terhadap hal ini,” ujarnya sambil tersenyum.
Sementara itu, Bupati Seruyan, Ahmad Selanorwanda disela-sela kesibukannya melakukan refocusig anggaran menyampaikan, sesuai janji dan niat awal melangkah menjadi kepala daerah, semua elemen akan dirangkul termasuk pemangku kepentingan. Tidak ada lagi pemain sebelah atau termasuk pendukung tim lainnya, semuanya harus mau bergabung dan masuk ke gerbong perubahan.
“Kalau memikirkan orang sebelah, beda partai, saya rasa hampir semua pemangku kepentingan sangat minim bergabung dengan WANPIAN. Namun, saya pastikan jika orangnya berprestasi, kapasitas mumpuni, dan memiliki inovasi yang tinggi untuk bersama melakukan perubahan,” ungkapnya.
Lebih jauh dikatakannya, jika memang yang bersangkutan tidak memiliki 3 kriteria tersebut, namun tetap mau dibina untuk menjadi lebih baik, terutama dalam memajukan daerah kenapa harus dibuang.
Begitu halnya dengan anggota DPRD, jika memang ada kekeliruan dimasa transisi ini tolong sampaikan, atau bertemu langsung secara empat mata. Terlebih jika ada pokir yang sedang menjadi buah bibir, silahkan bawa datanya untuk menghadap.
“Pintu kantor Bupati terbuka setiap jam kerja, rujab apalagi, tinggal niatkan untuk bertemu saja. Saya siap menerima siapapun tamunya termasuk anggota DPRD, jika ada masalah pemangkasan dipokir tolong bawa datanya berapa puluh atau berapa ratus pokir yang hilang,” jelasnya.
Wanda menegaskan, refocusing ini bukan keinginan pribadi atau kelompok tertentu, ini telah tegas diintruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jadi siapapun tidak bisa menghindar, bahkan anggaran untuk Bupati hampir seperempatnya sudah hilang karena digunakan oleh Penjabat Bupati sebelumnya, ditambah lagi adanya efisiensi dan semuanya harus bersabar. *.*
