PALANGKARAYA – Bupati Pulang Pisau menerima DIPA ( Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran ( tahun 2020 ) dari Gubernur Kalteng di aula Ela Hapakat Pemprop Kalteng bersamaan dengan seluruh bupati dan walikota se-kalimantan tengah, Senin (18/11/2019).
Gubernur meminta kepada Bupati/Walikota agar paling lambat tanggal 29 November 2019 seluruh dokumen DIPA kabupaten/kota tahun 2020 tersebut sudah diserahkan kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran di masing-masing.
Orang nomor satu di Bumi Tambun Bungai ini menyebut bahwa sesuai dengan arahan Presiden RI saat penyerahan DIPA 2020 di Istana Negara tanggal 14 November 2019 yang lalu, diantaranya, kepada Bupati/Walikota se-Kalteng, Kepala Satuan Kerja Instansi Vertikal dan Kepala Perangkat Daerah Lingkup Provinsi Kateng agar segera membelanjakan anggaran DIPA yang sudah diserahkan supaya dapat memberikan manfaat nyata kepada seluruh masyarakat.
Setiap pemegang anggaran agar memastikan program dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan dengan baik dari segi kualitas dan kuantitas sesuai aturan yang berlaku.
APBN 2020 harus bisa menjadi instrumen untuk terus menjaga stabilnya pertumbuhan ekonomi di tengah melambatnya pertumbuhan ekonomi global.
Besarnya anggaran transfer ke daerah menunjukkan komitmen pemerintah pusat terhadap pelaksanaan desentralisasi dan keberpihakan pemerintah untuk membangun Indonesia dari pinggiran sesuai semangat nawacita.
Kepada semua pengelola anggaran Tahun Anggaran 2020 di Provinsi Kalteng, diperintahkan agar paling lambat bulan Desember 2019 sudah harus melaksanakan proses pelelangan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga pekerjaan fisik sudah bisa dimulai pada bulan Januari 2020.
“Apabila ada kendala dalam pelaksanaan DIPA agar segera berkoordinasi dengan Kementerian/lembaga terkait,” bebernya.
Selanjutnya, Kepala Perangkat Daerah Provinsi, diperintahkan agar segera menyampaikan usulan pejabat pengelola anggaran Tahun 2020 di Provinsi Kalteng melalui Bappedalitbang.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DIPA Tahun 2020 harus ditingkatkan sehingga hasilnya diharapkan maksimal untuk kesejahteraan masyarakat.
Dilanjutkan, diminta kepada seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi, agar pelaksanaan anggaran Tahun 2020 harus bebas dari praktek-praktek yang berbau korupsi, kolusi dan nepotisme.
Juga meminta kepada seluruh Bupati/Walikota dan Kepala Perangkat Daerah Provinsi, dalam penyelenggaraan keuangan APBD agar bekerjasama dengan Bank Kalteng.
“Saya minta kepada Bank Kalteng agar meningkatkan kinerjanya dalam penggunaan teknologi dan layanan kepada nasabah sehingga bisa sejajar dengan Bank lain seperti Mandiri, BNI dan BRI,” harapnya.
Ditambahkan, sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, Ia mengingatkan kepada Bupati/Walikota apabila mengusulkan Sekretaris Daerah agar segera mengajukan usulan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalteng.
“Saya berharap bahwa apa yang saya kemukakan tadi dapat ditindaklanjuti dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, guna perbaikan pelaksanaan pembangunan pada tahun 2020 yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita semua,” tutupnya. Red
