SKNews – Pulang Pisau : Bupati Pulang Pisau H Edy Pratowo menyatakan kesiapan Pemkab Pulang Pisau menyambut program nasional pusat ketahanan pangan atau food estate di wilayah Pulang Pisau yang penggarapannya di mulai tahun 2020 ini.
Kesiapan pihaknya itu disampaikannya dalam kegiatan audiensi antara Pemerintah Daerah dan Direktorat Jendral Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Pemukiman Transmigrasi (PKP2 Trans), Rabu, (24/6/2020) di aula Bappedalitbang Kabupaten Pulang Pisau.
Saat ini, lanjut Edy, pihaknya masih konsentrasi dalam upaya mengoptimalisasi lahan eksisting dengan cara memaksimalkan peran dan kemampuan petani dalam peningkatan olah lahan serta penyiapan insfrastruktur dan tata air.
Sambungnya, jika di tahun mendatang diperlukan perluasan area lahan maka tidak menutup kemungkinan menerima kembali warga trans baru sesuai rencana Dirjen PKP2 Trans tersebut.
Dalam paparannya Edy juga mengatakan, Kabupaten Pulang Pisau telah diberikan kepercayaan oleh Pemerintah Pusat sebagai food estate mengalahkan 3 Provinsi lainnya diantaranya Sumatra Selatan, Kalimantan Timur dan Papua.
”Ini juga sekaligus menjawab yang setiap tahun resiko dari sebuah bencana kekeringan yaitu Kebakaran Hutan dan Lahan, dimana adanya Karhutla itu bapak Presiden RI sampai dua kali pada 2015 ke Kabupaten Pulpis, dan kami diskusi dengan bapak Presiden bahwa salah satunya lahan itu harus di dioptimalisasi dengan melihat kearifan lokalnya,” terang Edy Pratowo.
Jika program itu bisa terwujud, maka ia meyakini mampu merealisasikan program nasional ini dengan mempertimbangkan luasan lahan yang ada, karena yang dikerjakaan itu adalah lahan yang sudah eksisting hanya dengan peningkatan-peningkatan yang ada untuk pertanian daerah dalam arti luas.
Senada dengan Bupati Pulpis, Direktur Penataan Persebaran Penduduk, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Anto Pribadi didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) Rivanus Syahril Tarigan.
Ia mengatakan, ada 12.400 hektar yang sudah melalui penafisan peta di tingkat pusat yang cocok untuk persawahan di luar Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan diluar masalah Kehutanan.
”Untuk masyarakat Transmigrasi ini, kuotanya kita usulkan baru itu sekitar 20.000 Kepala Keluarga (KK), untuk Kabupaten Pulpis dan Kabupaten Kapuas, dengan persentase 70 luar – 30 lokal,” tegasnya.
Program Transmigrasi itu, kata Anto Pribadi, akan dilaksanakan pada Tahun 2021, dan di tahun 2020 ini menurutnya akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR terebih dahulu untuk Instensifikasi.
Ia membeberkan, untuk luasan intensifikasi seluas 85.000 hektar, dan untuk ekstensifikasi seluas 79.000 hektar, namun data tersebut masih didalami oleh pihaknya. asri/rt/red
