Edvin Mandala Desak Penyelesaian Huma Betang

  • Bagikan
Drs. Edvin Mandala, MAP saat dilantik menjadi Pengurus DAD periode 2018 - 2023 hari ini, Senin (8/7).

SKNews ( Pulang Pisau ) : Pada moment pelantikan Pengurus Dewan  Adat Dayak  ( DAD) periode 2018 – 2023 ketua terlantik mendesak  pemerintah daerah dalam hal ini bupati Pulang  Pisau untuk dengan sungguh – sungguh merealisasikan penyelesaian pembangunan Huma Betang yang ada di kelurahan Bereng mengingat hal tersebut telah tertulis pada RPJMD 2014 yang hingga kini masih belum selesai.

Ketua terpilih Drs. Edvin Mandala, MAP menilai bahwa pemerintah belum maksimal dalam  upaya penyelesaian pembangunan Huma Betang dari tahun ke tahun padahal menurutnya dari Huma Betang inilah nafas masyarakat Dayak terwakili untuk menyuarakan aspirasi dalam semua sektor pembangunan yang memihak masyarakat Dayak di Pulang Pisau.

Edvin Mandala yang  juga politisi partai Gerindra ini mengharapkan  bupati terpilih sungguh – sungguh dalam menjalankan pemerintahan sesuai garis yang telah tercermin pada visi misi sebab hal inilah yang menjadi acuan maju mundurnya percepatan pembangunan di wilayah ini.

“ Huma Betang kami dari 2014 belum selesai kemudian pembangunan di kantong – kantong  masyarakat Dayak belum maksimal sementara banyak visi misi yang di kesampingkan seperti janji traktor, excavator yang gencar pada saat kampanye mana,”  cetus Edvin  seraya mengharapkan bupati benar – benar tegas dalam menjalankan roda pemerintahan.

Alasan keterbatasan anggaran menurutnya alasan  klasik yang setiap tahun di lontarkan mengingat banyak anggaran lain yang secara mendadak dikerjakan sehingga faktor inilah yang justru akan menjadi boomerang dalam pencapaian target pembangunan jangka panjang.

Edvin sangat mengaharapkan pemikiran para pelaku kebijakan diwilayah ini untuk segera melihat langsung kondisi jalan – jalan masyarakat desa di berbagai pelosok kabupaten Pulang Pisau sehingga fakta inilah yang menjadi dasar dengan tidak saja secara terus menerus memperhatikan masyarakat ex transmigrasi untuk secara adil pemerataan pembangunan jalan pedesaan masyarakat Dayak.

“ Sebenarnya didesa – desa komunitas Dayak itu biayanya murah oleh jalannya lurus dibanding  jalan ex trans layaknya lapak catur, jadi saya sangat mendesak keberpihakan pemerintah daerah untuk berlaku adil terhadap masyarakat setempat,” ungkap Edvin menyampaikan ke media ini. rt/red

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!